Dilema Demonstrasi Anarkistis

DILEMA DEMONTRASI ANARKISTIS

Demo : Lagi-lagi berakhir bentrok antara demonstran dan aparat

Kebijakan kenaikan BBM nampaknya telah menyulut api amarah masyarakat Indonesia, tak terkecuali para mahasiswa. Demonstrasi akhir-akhir ini kerap sekali berakhir dengan bentrok, bahkan seakan hal tersebut sudah menjadi tradisi saat demo berlangsung. Krisis idealitas aksi demonstrasi semacam ini merupakan kendala bagi proses demokrasi di negara ini. karena, demo disertai tidakan anarkistis memang tidak boleh dijadikan tradisi. Selain telah menodai perjuangan demonstran, anarkisme serta perusakan fasilitas umum maupun pribadi telah merugikan masyarakat.

Jika ditilik dari sebab aksi demo dapat dilihat realita demokrasi kita, rakyat yang seharusnya sebagai subjek pembangunan kini justru diperlakukan sebagai objek. Hal ini dapat dicermati saat pemerintah mengambil Kebijakan untuk menaikkan harga BBM, tentunya rakyat yang akan menanggung dampak kebijakan tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia menanggapi kebijakan tersebut dengan aksi demontrasi. Namun sayangnya, dalam situasi memanas setiap harinya pemerintah tetap saja kukuh dengan pengambilan keputusannya bahkan DPR sebagai wakil rakyatpun sibuk dengan kepentingan politiknya. Jangankan menyanggupi tuntutan para demonstran, untuk mendengarkan aspirasi dan berdialog dengan masyarakatpun tidak dilakukan pemerintah. Akhirnya, berbagai elemen masyarakat mengaspirasikan kekecewaan mereka dengan anarkis agar mendapat perhatian pemerintah. Sekali lagi, meski tidak dibenarkan, namun ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri.

Tindakan anarkistis memang tidak dibenarkan dalam berdemo. Namun, sepertinya menjadi kurang bijak jika menempatkan demonstran sebagai terdakwa utama, meskipun benar sebagian dari mereka telah melakukan tindakan anarkis tersebut. Sudah sewajarnya suara kekecewaan dan amarah masyarakat memuncak kemarin, karena elite-elite bangsa di negara ini sudah mengalami pergeseran fungsi dengan rakyatnya. Hal ini harusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah, merespon aspirasi rakyat adalah tindakan yang harus dikedepankan. Sekalipun berbeda pandangan dengan masyarakat, setidaknya dengan mendengar dan berdialog dengan masyarakat tentu negara ini akan damai.